Judul : Tak Berwibawa, SBY Dikerjai Lagi, Bagaimana Nasib Anaknya?
link : Tak Berwibawa, SBY Dikerjai Lagi, Bagaimana Nasib Anaknya?
Tak Berwibawa, SBY Dikerjai Lagi, Bagaimana Nasib Anaknya?
Tak Berwibawa, SBY Dikerjai Lagi, Bagaimana Nasib Anaknya?
Penulis : Alifurrahman
Sejak menjadi Presiden tahun 2004 sampai 2014, ada banyak cerita lucu tentang SBY, banyak yang kebolak balik. Salah satu yang cukup menggelitik adalah partai koalisi yang oposisi bernama PKS.
Suka tidak suka, SBY berkali-kali dikadali oleh PKS. Saat pemerintah menyatakan menaikkan BBM, saat itu pulalah PKS 'guling-guling' di jalanan, buat spanduk penolakan sampai demo bersama masyarakat umum untuk menolak kenaikan BBM. Tidak hanya BBM, PKS sebenarnya lebih cocok disebut partai oposisi di parlemen, sementara mereka masuk di kabinet SBY.
SBY dan Demokrat bisa saja mengatakan bahwa itu dinamika politik, nikmat demokrasi, dan sebagainya. Namun mau diakui atau tidak, itu adalah contoh betapa SBY tidak dihargai oleh partai koalisi. Sangat tidak dihargai. Bagaimana mungkin keputusan pemerintah tidak didukung oleh partai koalisi?
Lebih buruk lagi, bahkan SBY sebenarnya tidak dihargai oleh kader-kadernya sendiri. Ini terlihat saat proses pengesahan RUU Pilkada oleh DPR. SBY menyuruh all out Pilkada langsung, tapi kader Demokrat malah walkout.
"Pak SBY kontak Pak Syarief kalau orang-orang masih ada, segera masuk. Beliau akan kontak Pak Priyo (pimpinan sidang). Ternyata sudah mulai perhitungan. Rasanya masuk lagi, kalau disorakin orang kan repot," ujar Sutan Bathoegana si ngeri-ngeri sedap.
Banyak orang menilai itu kesengajaan dari strategi munafik paling paripurna. Anggapan tersebut bisa saja betul, karena SBY dan Demokrat sangat terkenal dengan kenyataan terbalik. Sudah familiar dengan "katakan tidak padahal korupsi," jadi kalau ditambah all out tapi walkout, ya biasa saja. Namun di luar itu, ada kemungkinan lain yang tak kalah logisnya. Bahwa SBY tidak dihargai oleh kadernya sendiri jika kita melihat cerita dari versi Sutan. Kadernya diminta masuk, tapi tidak mau.
Kalau kemudian ada yang menilai SBY tidak dihargai oleh partai koalisi atau bahkan oleh kadernya sendiri, mungkin masih ada yang memperdebatkannya. Namun kalai disimpulkan bahwa SBY dikerjai, siapa yang bisa mendebat atau membantahnya?
Kini setelah lengser, ternyata SBY juga masih bisa dikerjai oleh politisi yang lebih junior darinya. Ini terlihat dari manuver kubu Djan Faridz dari PPP. Meskipun pada akhirnya ini tak akan mempengaruhi pencalonan anaknya sebagai Cagub DKI, namun mau diakui atau tidak, pasti ada konsekuensi politiknya.
PPP merupakan partai yang cukup signifikan di Jakarta, setara dengan Demokrat dengan 10 kursi. Jika hanya 2 kursi seperti PAN, kita tak akan membahas ini.
PPP kubu Djan Faridz resmi mendukung Ahok Djarot dan sudah menandatangani kontrak politik. Ini berarti mulai sekarang suara di akar rumput bisa dipecah, sehingga bisa jadi mayoritasnya akan mendukung Ahok, atau minimal suara PPP jadi tidak solid untuk Agus Sylviana.
Dengan begitu akan ada banyak hal yang bisa dibantah oleh PPP jika ada kampanye hitam tentang Ahok. Entah itu SARA, sikap sopan atau kasar dan sebagainya. PPP secara tidak langsung bisa bilang "eh ini PPP partai Islam dukung Ahok kok," dan seterusnya.
PPP tidak hanya merusak suara PPP itu sendiri, tapi memecah suara NU secara keseluruhan. Karena selama ini PPP memiliki basis dukungan NU non kelembagaan. Kalau sudah begini, maka suara NU sebagai simpatisan PKB pun tak akan solid.
Dari kejadian ini, ada satu hal yang menurut saya penting, namun lepas dari perhatian SBY. PPP merupakan partai 'sengketa' yang bisa bermanuver dengan sangat tajam. Masalahnya kemudian, manuver PPP ini bisa sangat gencar jika yang melakukannya adalah kubu 'pemberontak.'
Pada 2014 lalu, PPP merupakan partai koalisi Prabowo Hatta. Saat itu ketuanya adalah Surya Dharma Ali (SDA). Namun PPP kubu Romi mendeklarasikan diri mendukung Jokowi JK.
SDA bisa mengatakan dukungan PPP kubu Romi tidak sah dan sebagainya, namun perlu diakui bahwa dukungan Romi pasti ada dampaknya. SDA seolah hanya jadi pajangan di kubu Prabowo Hatta karena merasa dirinya pimpinan yang sah. Sementara kubu Romi bergerilya mengumpulkan kekuatan, sebelum akhirnya bisa menguasai PPP.
Sekarang menjelang 2017, ceritanya pun lumayan sama. PPP mendukung Agus Sylviana, namun kemudian muncul kubu Djan Farid yang mendukung Ahok Djarot. Romi mengklaim bahwa dukungan Djan Farid tidak sah dan memintanya untuk tidak mengatasnamakan PPP.
Semetara kubu Djan Farid, menurut Dimyati, 10 kursi yang didapat PPP di DKI merupakan loyalis Djan Faridz, termasuk Lulung yang sudah bertemu SBY untuk mendukung Agus-Sylviana. "Abdul Aziz (ketua PPP DKI Romi) itu enggak terpilih jadi anggota DPRD DKI," ujarnya.
Klaim ini memang lebih masuk akal, mengingat Djan Faridz merupakan kelahiran Jakarta yang pasti memiliki banyak loyalis di tanah kelahiranya sendiri. Meski secara nasional yang diakui pemerintah saat ini adalah Romi.
Tuduhan Romi bahwa Djan Faridz hanya cari perhatian pada pemerintah agar diakui, dengan mengabulkan permohonan pembatalan SK pengakuan kepengurusan Romi, pun masuk akal. Saya melihatnya lebih pada curhatan dibanding tuduhan. Mengingat pimpinan koalisi pemerintah saat ini adalah PDIP yang mengusung Ahok Djarot.
Kepingan puzzle ini menjadi sangat lucu dan menarik. Sebab menurut informan seword, sebelum PPP secara resmi mendukung Agus Sylviana, mereka sudah berkomunikasi (minta ijin) dengan PDIP sebagai pimpinan koalisi. Jawaban PDIP tidak masalah, sebab DKI hanya soal daerah.
Bahwa sekarang Djan Faridz merongrong kepengurusan Romi, itu di luar kendali PDIP. Namun ke depan, suka tidak suka Djan Faridz pasti lebih akrab dengan PDIP dibanding Romi. Apakah kemudian nantinya PPP akan dikuasai Djan Faridz? Itu ada proses dan tahapannya. Namun jika PDIP bisa memilih, pastinya PDIP akan memilih Djan Faridz. Sebab dalam logika sederhana, kita akan lebih suka berteman dengan orang yang mau berkoalisi, bukan orang yang pamit untuk mendukung lawan kita.
Nah, SBY tidak belajar dari kejadian tahun 2014. PPP merupakan partai yang belum selesai dengan konflik internalnya. Ketika konflik ini tidak diantisipasi atau bahkan tidak disadari, maka muncul dualisme beda dukungan.
Bandingkan dengan cara Presiden Jokowi menyikapi PPP, Djan Faridz maupun Romi sama-sama mendukung Jokowi, sekalipun mereka masih berkonflik itu bab lain. Tapi intinya PPP mau mendukung apa tidak? Kalau hanya salah satu kubu yang mendukung, mending tidak usah. Hal ini menunjukkan bahwa Jokowi jelas lebih memiliki kharisma kepemimpinan dibanding SBY. Semua partai koalisi tidak ada yang berani bersikap seperti oposisi.
Tapi ya itulah SBY, jangankan menunjukkan kharisma pada partai lain, dengan Ruhut Sitompul saja SBY tak berani memecatnya. Hahaha
Terakhir, ada yang bilang hanya keledai yang bisa jatuh di lubang yang sama karena tidak belajar dari kesalahan sebelumnya. Tapi dalam politik Indonesia, keledai bukan pimpinan partai. Bahwa kemudian SBY tidak belajar dari kesalahan sebelumnya, bukan berarti SBY memiliki sifat keledai. Yang ini harus jelas dan kita sepakati bersama.
Selengkapnya :
http://ift.tt/2efqmNR
Demikianlah Artikel Tak Berwibawa, SBY Dikerjai Lagi, Bagaimana Nasib Anaknya?
Sekianlah artikel Tak Berwibawa, SBY Dikerjai Lagi, Bagaimana Nasib Anaknya? kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Tak Berwibawa, SBY Dikerjai Lagi, Bagaimana Nasib Anaknya? dengan alamat link https://beritaharini9.blogspot.com/2016/10/tak-berwibawa-sby-dikerjai-lagi.html
