Judul : BLP Kabupaten Probolinggo Menjadi Rujukan LKPP
link : BLP Kabupaten Probolinggo Menjadi Rujukan LKPP
BLP Kabupaten Probolinggo Menjadi Rujukan LKPP
KRAKSAAN - Sejumlah pejabat teras Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, belajar ke Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Kabupaten Probolinggo, Rabu (10/10/2018). Sebab, BLP menjadi salah satu rujukan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ( LKPP ) dalam pembentukan kelembagaan di daerah.
Dipimpin oleh Cuk Sugiarso, Inspektur Inspektorat Kabupaten Temanggung, berkunjung ke BLP Kabupaten Probolinggo. Mereka melakukan studi banding terkait pembentukan BLP di daerahnya yang hingga saat ini masih belum ada. Padahal Kabupaten Temanggung sudah 6 kali mendapat opini wajar tanpa pengecualian untuk (WTP) dari Kementrian Keuangan.
"Kami belajar banyak dari Kabupaten Probolinggo terkait layanan pengadaan. Sebab, kami mendapat rujukan dari LKPP untuk agar belajar ke BLP sini. Terus terang, kami akui daerah kami kalah dengan disini meski sudah 6 kali WTP. Selama ini, layanan pengadaan barang masih melekat pada Bagian Pembangunan, padahal harus berdiri sendiri," kata Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Temanggung, Sigit Purwanto.
Tamu kehormatan itu, ditemui sejumlah pejabat Kabupaten Probolinggo, diantaranya Asisten Perekonomian dan Pembangunan Muhamad Happy. "Mereka mau belajar kepada kami terkait pembentukan BLP, anggaran dan tenaganya. Ini suatu kebanggaan tersendiri bagi kami. Karena mereka sendiri sudah 6 kali WTP, sementara kami sendiri baru 5 kali WTP," ujar Muhammad Happy.
BLP Kabupaten Probolinggo sendiri berdiri sejak 2017 lalu. Hal itu sesuai dengan Perpres nomor 54 tahun 2010. Awalnya BLP ini merupakan Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang semula masih bersifat ad hoc dan melekat pada semua organisasi perangkat daerah (OPD). "Sejak tahun lalu kami bertranformasi menjadi BLP. Alhamdulillah, dalam pelaksanaannya dinilai positif bahkan menjadi rujukan dari LKPP untuk perubahan organisasi bagi daerah lain yang ingin membentuk BLP," kata Abduh.
Abduh, menuturkan meski menjadi rujukan dari LKPP, bukan berarti BLP berpuas diri. "Meski mereka belajar ke kami, bukan berarti kami lebih unggul. Kami juga perlu belajar ke mereka dan daerah lain, agar layanan kami lebih baik lagi dari sekarang. Termasuk memperbaiki sistem dan sumber daya manusia," ungkap mantan Camat Kraksaan ini. (Trisianto)
Demikianlah Artikel BLP Kabupaten Probolinggo Menjadi Rujukan LKPP
Sekianlah artikel BLP Kabupaten Probolinggo Menjadi Rujukan LKPP kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel BLP Kabupaten Probolinggo Menjadi Rujukan LKPP dengan alamat link https://beritaharini9.blogspot.com/2018/10/blp-kabupaten-probolinggo-menjadi.html
